Setelah Keluar Fatwa MUI Tentang Anak Hasil Hubungan Zina Kemenag Jadi Berat Jalankan Putusan MK

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) hingga saat ini belum menjalakan kebijakan teknis terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang status anak hasil perkimpoian diluar nikah atau zina. Persoalan kian pelik, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakan terhadap putusan MK tersebut dalam bentuk fatwa. Saat ini, Kemenag menjadi berat menjalankan putusan MK tersebut.

Aset Kemenag Paling Banyak

Inspektur Jenderal Kemenag Suparta menyatakan, benar, aset Kemenag paling banyak. Alasannya, Kemenag memiliki 4.474 Satuan Kerja dan 5.000 KUA yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal itu diungkapkan Irjen Kemenag Suparta menjawab pertanyaan wartawan sebelum RDP dengan Komisi VIII DPR, di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (28/2).

Judicial Review Terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974

Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan uji materi (Judicial Review) terhadap UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) yang diajukan oleh Machica Mochtar. Dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", setelah uji materi Pasal tersebut diperluas menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Berikut ini berita-berita yang berkaitan dengan putusan tersebut (sumber: vivanews.com, tribunnews.com)

 

Pernikahan Putri Menteri Agama

Pernikahan Putri Menteri Agama RI, 11 Februari 2012

Sumber: Kemenag.go.id

Honor Penyuluh Agama

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Honor Penyuluh Agama

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat mendesak pemerintah agar memperhatikan nasib penyuluh agama Islam honorer yang digaji hanya sebesar Rp150 ribu/bulan.

Tudingan Miring Kepada Kementerian Agama

Sekjen Kemenag akui masih ada tudingan miring yang diarahkan kepada Kementrian Agama, seperti korupsi dan pelayanan yang belum optimal terhadap masyarakat padahal di sisi lain, menurut Sekjen Kemenag, Bahrul Hayat, jajarannya sudah bekerja maksimal.

Kunjungan Kerja Kepala-kepala KUA Se-Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim ke KUA Cigalontang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang menerima kunjungan kerja kepala-kepala KUA se-Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Kamis 26 Januari 2012. Sebelumnya rombongan disambut terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya didampingi oleh Kepala Subag Tata Usaha dan Kepala Seksi Urusan Agama Islam di Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Bypass Bojongkoneng Singaparna.

KUA Cigalontang Predikat II KUA Teladan Nasional 2011

Di tengah masyarakat yang makin krisis moral, umat Islam diharapkan mampu memberi kontribusi dengan mewujudkan keluarga yang baik. Karena keluarga sakinah pada akhirnya akan menciptakan masyarakat Indonesia yang baik.
Hal itu dikemukakan Menteri Agama Suryadharma Ali pada acara pemilihan keluarga sakinah dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) teladan tingkat nasional di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (17/8/2011) sore.

Foto-foto Kegiatan

Kegiatan Isbat Nikah bekerjasama dengan Biro Bantuan Hukum IAIC dan Pengadilan Agama Tasikmalaya  (07 November 2011)

Pembahasan BPIH 2012

Pembahasan BPIH 2012 Lebih Cepat

Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1433H/2012 bersama Komisi VIII DPR-RI dijadwal lebih cepat, karena untuk menjaga kualitas pelayanan. Ia memperkirakan BPIH tahun ini akan sama seperti tahun 2011 kecuali jika biaya penerbangan mengalami kenaikan.